Pakar Hukum: Pendaftaran Prabowo-Gibran Tetap Sah Menurut Hukum

Seorang pakar hukum tata negara, Fahri Bachmid, menegaskan bahwa sanksi yang diberikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hasyim Asy’ari, tidak akan memengaruhi status pendaftaran pasangan calon presiden-calon wakil presiden, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Menurut Fahri, pendaftaran Prabowo-Gibran sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden telah disahkan dan diakui secara konstitusional serta hukum. Mereka dianggap sebagai subjek hukum yang sah dan memiliki eksistensi yang sah.

Fahri menjelaskan bahwa putusan DKPP harus dilihat dari dua konteks yang berbeda. Pertama, status konstitusional KPU sebagai subjek hukum yang wajib melaksanakan perintah pengadilan, khususnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 dalam pencalonan peserta pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024. Kedua, adalah pelanggaran etik dalam tata kelola administrasi tahapan pemilu yang menjadi dasar vonis DKPP.

Menurut Fahri, sanksi terhadap Hasyim Asy’ari dan anggota KPU lainnya terkait dengan pelanggaran etik dalam tata kelola administrasi tahapan pemilu. Hal ini tidak berdampak pada status Prabowo-Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden. Keputusan DKPP hanya berkaitan dengan kode etik dan perilaku penyelenggara pemilu, bukan dengan keabsahan pendaftaran Gibran Rakabuming Raka.

Dalam pandangan Ketua DKPP, Heddy Lugito, sanksi yang diberikan kepada Hasyim Asy’ari dan anggota KPU lainnya tidak mempengaruhi pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden Pilpres 2024. Vonis DKPP hanya terkait dengan kode etik penyelenggara pemilu dan tidak membatalkan pencalonan Gibran.

Dengan demikian, status pendaftaran Prabowo-Gibran tetap sah menurut hukum dan tidak terpengaruh oleh keputusan DKPP terhadap Ketua KPU dan anggota lainnya. Ini menegaskan bahwa keputusan DKPP bersifat terpisah dan tidak relevan dengan proses pendaftaran pasangan tersebut dalam pemilihan presiden mendatang.

Baca juga : Analisis Mendalam dari Pakar Politik UGM Mengenai Permintaan Maaf Prabowo dalam Debat Terakhir Pilpres 2024

8 thoughts on “Pakar Hukum: Pendaftaran Prabowo-Gibran Tetap Sah Menurut Hukum”

  1. Pingback: Prabowo Gibran Ditetapkan Target Raih 70 Persen Suara Pemilu

  2. Pingback: Wiranto Ungkap 4 Alasan Dukung PrabowoGibran di Pilpres 2024

  3. Pingback: Prabowo-Gibran Diharapkan Konsisten Perhatikan Nasib Seniman

  4. Pingback: PSI Deklarasikan Dukungan untuk Prabowo-Gibran Pilpres 2024

  5. Pingback: Hari Ini Prabowo-Gibran Kampanye Akbar PAN di GBLA Bandung!

  6. Pingback: Prabowo Hanya Menjabat 2 Tahun: Tanggapan dan Klarifikasi

  7. Pingback: Ribuan Simpatisan PrabowoGibran Memadati GBK Akhir Kampanye

  8. Pingback: TKD Prabowo-Gibran Jakarta Yakin Menangkan Pilpres 2024

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top