Pakar Hukum Mendukung Status Pendaftaran Prabowo-Gibran Tetap Sah

Keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terhadap Ketua KPU, Hasyim Asy’ari, dan anggota lainnya tidak berdampak pada status pasangan calon presiden dan wakil presiden, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Ini adalah pandangan dari seorang pakar hukum tata negara, Fahri Bachmid, yang menekankan bahwa sanksi terhadap Hasyim Asy’ari tidak mengubah keabsahan pendaftaran pasangan tersebut.

Menurut Fahri, keputusan DKPP tidak memiliki implikasi konstitusional atau hukum terhadap status Prabowo-Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden. Mereka tetap diakui sebagai subjek hukum yang sah dan memiliki eksistensi yang konstitusional serta sah secara hukum.

Fahri menjelaskan bahwa putusan DKPP harus dilihat dari dua konteks yang berbeda. Pertama, status konstitusional KPU sebagai subjek hukum yang diwajibkan untuk melaksanakan perintah pengadilan, khususnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 dalam pencalonan peserta pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024. Kedua, adalah pelanggaran etik dalam tata kelola administrasi tahapan pemilu yang menjadi dasar vonis DKPP.

Fahri menegaskan bahwa sanksi yang diberikan kepada Hasyim Asy’ari dan anggota KPU lainnya terkait dengan pelanggaran etik dalam tata kelola administrasi tahapan pemilu. Hal ini tidak berdampak pada status Prabowo-Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden. Keputusan DKPP murni berkaitan dengan kode etik dan perilaku penyelenggara pemilu, bukan dengan keabsahan pencalonan Gibran Rakabuming Raka.

Dalam pandangan Ketua DKPP, Heddy Lugito, sanksi yang diberikan kepada Hasyim Asy’ari dan anggota KPU lainnya tidak mempengaruhi pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden Pilpres 2024. Dia menegaskan bahwa vonis DKPP hanya terkait dengan kode etik penyelenggara pemilu dan tidak membatalkan pencalonan Gibran.

Dengan demikian, dalam konteks hukum dan konstitusionalitas, status pendaftaran Prabowo-Gibran tetap sah dan tidak terpengaruh oleh keputusan DKPP terhadap Ketua KPU dan anggota lainnya. Ini menegaskan bahwa keputusan DKPP bersifat terpisah dan tidak relevan dengan proses pencalonan pasangan tersebut dalam pemilihan presiden mendatang.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top